BLANGKEJEREN – Di tengah derasnya perhatian publik terhadap persoalan yang menyeret anggota keluarganya, dr. H. Nevirizal M. Kes., MH, memilih mengambil keputusan yang tidak ringan. Ia menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesra Setdakab Gayo Lues, terhitung sejak 23 Juli 2026.
Surat pengunduran diri yang ditujukan kepada Bupati Gayo Lues itu menjadi sebuah sikap personal sekaligus pertaruhan tanggung jawab moral seorang pejabat publik.
Bukan karena dirinya yang disebut melakukan perbuatan yang menjadi sorotan, tetapi karena persoalan anggota keluarganya telah berkembang menjadi polemik dan dinilai ikut memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi tempatnya mengabdi.
Dalam surat tersebut, Nevirizal mengakui keputusan itu diambil dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.
“Keputusan ini saya ambil dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab akibat munculnya perhatian publik terkait perilaku anggota keluarga saya yang menimbulkan polemik dan telah memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi tempat saya mengabdi,” Ucapnya dihadapan Awak media diruang rapat wakil Bupati Gayo Lues, Kamis (23 Juli 2026).
Kalimat berikutnya memperlihatkan beratnya keputusan tersebut. Ia menegaskan, persoalan yang menjadi sorotan merupakan persoalan pribadi. Namun, sebagai seorang pejabat publik, ia merasa tidak dapat memisahkan begitu saja kehidupan pribadi dari tanggung jawab moral dalam menjaga kepercayaan masyarakat.
Baginya, jabatan bukan hanya tentang kursi, kewenangan ataupun kedudukan. Ada integritas, etika dan kepercayaan publik yang harus dijaga.
“Meskipun persoalan tersebut bersifat pribadi, saya menyadari bahwa sebagai pejabat publik saya memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga integritas, etika, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga,” Ujarnya.
Atas pertimbangan tersebut, ia memilih mundur demi menjaga nama baik institusi sekaligus memberikan ruang agar proses evaluasi dan perbaikan dapat berjalan dengan baik.
Keputusan itu tentu bukan perkara sederhana. Di balik sebuah surat bermeterai dan tanda tangan di atas selembar kertas, ada perjalanan pengabdian, tanggung jawab jabatan, keluarga, serta nama baik yang dipertaruhkan.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada pimpinan, rekan kerja dan seluruh masyarakat atas kegaduhan yang terjadi.
“Saya juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan, dukungan, dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya selama menjalankan amanah,” Ungkapnya.
Surat tertanggal 23 Juli 2026 itu kemudian ditutup dengan permohonan perhatian, persetujuan dan atensi pimpinan.
Kini, keputusan berada di tangan pimpinan daerah sesuai mekanisme kepegawaian yang berlaku.
Namun, terlepas dari proses administratif selanjutnya, surat tersebut membawa satu pesan kuat: terkadang tanggung jawab seorang pejabat tidak berhenti pada kesalahan yang dilakukan dirinya sendiri.
Ketika kepercayaan publik mulai dipertaruhkan, jabatan dapat menjadi harga yang dipilih untuk dibayar demi menjaga marwah sebuah institusi.
Di tengah zaman ketika kursi kekuasaan kerap dipertahankan sampai titik terakhir, keputusan untuk melepaskan jabatan karena tanggung jawab moral tentu akan menjadi bagian dari penilaian publik.
Sebab jabatan pada akhirnya memiliki batas waktu. Tetapi cara seseorang menjaga amanah, menghadapi badai, dan mengambil tanggung jawab di saat paling sulit, dapat tinggal jauh lebih lama dalam ingatan masyarakat.
