Takengon – Alansi Masyarakat Gayo (AMG) kembali menggelar aksi unjuk rasa di halaman DPRK Aceh Tengah, Senin (15/09/2025). Massa aksi datang dengan membawa 40 poin petisi tuntutan sebagai pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
Dalam aksi tersebut, Bupati Aceh Tengah, Drs. Haili Yoga, M.Si, Wakil Bupati Muchsin Hasan, MSP, Sekda Aceh Tengah, Drs. Mursyid, M.Si, serta Wakil Ketua DPRK Aceh Tengah Hamdan dan Susilawati, hadir langsung menemui para pendemo. Mereka kemudian menandatangani petisi yang diajukan AMG sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperbaiki kondisi daerah.
Isi petisi yang disampaikan AMG mencakup beragam persoalan strategis daerah. Beberapa di antaranya menyangkut pengelolaan tambang, inflasi, penyelamatan Danau Laut Tawar, penanggulangan kemiskinan, tata kelola pajak dan retribusi daerah, serta pelayanan publik
Bupati Haili Yoga dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasinya terhadap masukan yang diberikan masyarakat melalui aksi damai tersebut. “Semua yang disampaikan adalah hal baik. Ini merupakan tugas kita bersama, dan pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa partisipasi masyarakat”, ujarnya.
Menurut Bupati, pembangunan daerah harus dilakukan dengan semangat kebersamaan dan keterbukaan. Ia menegaskan bahwa pemerintah siap berdiskusi secara berkelanjutan dengan semua elemen masyarakat guna mencari solusi yang konstruktif.
Wakil Bupati Muchsin Hasan,MSP juga menambahkan bahwa kritik dan aspirasi masyarakat adalah bagian penting dari demokrasi. “Kita perlu mendengar suara rakyat agar arah pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat”, ungkapnya.
Penandatanganan petisi oleh pimpinan daerah dan legislatif itu diharapkan menjadi tonggak awal dalam memperkuat komitmen bersama untuk membenahi berbagai persoalan daerah. Dengan begitu, kebijakan yang lahir akan lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
Sementara itu, perwakilan AMG menyatakan bahwa penandatanganan komitmen bersama ini adalah langkah maju, namun pihaknya akan terus mengawal realisasi setiap tuntutan yang telah dituangkan dalam petisi tersebut.
Aksi yang berlangsung damai itu ditutup dengan seruan agar pemerintah daerah benar-benar menjadikan aspirasi rakyat sebagai dasar dalam mengambil kebijakan.
