Jakarta – Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melakukan pertemuan dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk membahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana serta arah pembangunan daerah dalam mendukung target pembangunan nasional 2025–2029.
Pertemuan yang berlangsung di Menara Bappenas, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (24/06/2026), diterima langsung oleh Direktur Pembangunan Indonesia Barat, Dr. rer. nat. Jayadi, S.Si., M.S.E., M.A.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Aceh Tengah, Drs. Haili Yoga, M.Si, menyampaikan sejumlah dampak bencana yang masih memerlukan perhatian dan dukungan pemerintah pusat, khususnya pada sektor infrastruktur, pertanian, dan akses ekonomi masyarakat.
Menurut Bupati, Aceh Tengah sebagai daerah tujuan wisata dan sentra produksi kopi nasional menghadapi tantangan besar pascabencana. Kerusakan infrastruktur, jalan produksi, jembatan, serta lahan pertanian menjadi kendala yang perlu segera ditangani agar aktivitas masyarakat dapat kembali normal.
“Percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana menjadi kebutuhan mendesak bagi Aceh Tengah. Selain itu, kami juga ingin memastikan arah pembangunan daerah sejalan dengan RPJMN 2025-2029, termasuk mendukung program strategis nasional Revitalisasi Danau Laut Tawar yang telah masuk dalam prioritas pembangunan”, tutur Haili Yoga.
Bupati juga menjelaskan bahwa bencana yang terjadi telah berdampak pada ribuan hektare lahan kopi serta sejumlah infrastruktur pendukung produksi dan distribusi hasil pertanian, kondisi tersebut berpengaruh terhadap mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi daerah.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Pembangunan Indonesia Barat Bappenas, Dr. Jayadi, menyampaikan bahwa Aceh Tengah termasuk salah satu daerah yang menjadi perhatian pemerintah pusat dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Ia mendorong Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah untuk mengoptimalkan berbagai skema pendanaan yang saat ini tersedia, termasuk Dana Insentif Daerah dan program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah yang sedang dibuka pemerintah pusat. Selain itu, Bappenas akan terus mengawal pembahasan skema pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi bersama kementerian dan lembaga terkait.
“Bappenas akan menyampaikan berbagai kebutuhan dan usulan daerah kepada pimpinan serta terus melakukan koordinasi lintas kementerian. Kami memahami kondisi Aceh dan akan berupaya mengawal percepatan pemulihan pascabencana, termasuk menjajaki berbagai dukungan pembiayaan dan kerja sama pembangunan”, kata Jayadi.
Menurutnya, pemerintah pusat saat ini juga terus melakukan monitoring dan evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana secara berkala guna memastikan percepatan pemulihan di daerah terdampak.
Kegiatan tersebut menjadi langkah strategis antara Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dan Bappenas untuk menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan nasional, sekaligus mencari solusi terhadap berbagai kebutuhan infrastruktur dan pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bappeda Aceh Tengah Jumadil Enka, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Gunawan Putra, Kepala Dinas PUPR Aceh Tengah Pijas Visara, Kepala BKPSDM Aceh Tengah Ruslan Ramadhan, Kepala Dinas Kesehatan Aceh Tengah Miftahuddin, serta Kepala Bagian Organisasi Setdakab Aceh Tengah Muslim.
