Wakil Ketua III DPRA, Salihin, menemui Menteri Dalam Negeri pada Senin malam, 6 Juli 2026, untuk menyampaikan berbagai kerusakan infrastruktur akibat bencana hidrometeorologi di Aceh. Selain membahas Jembatan Enang-Enang, ia meminta pemerintah pusat memprioritaskan pemulihan jalan, jembatan, dan fasilitas publik yang rusak di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah.
Menurut Salihin, penanganan pascabencana tidak boleh berhenti pada satu titik infrastruktur. Kerusakan akibat banjir bandang dan longsor telah menghambat mobilitas masyarakat, distribusi hasil pertanian, hingga aktivitas ekonomi.
“Kami meminta pemerintah pusat memberi perhatian terhadap seluruh kerusakan akibat bencana, bukan hanya Jembatan Enang-Enang,” kata Salihin.
Ia mengatakan Menteri Dalam Negeri dijadwalkan meninjau langsung Jembatan Enang-Enang pada Selasa, 7 Juli 2026. Kunjungan itu diharapkan menjadi langkah awal percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur di wilayah terdampak.
Salihin menegaskan akan terus mengawal aspirasi masyarakat hingga pemerintah pusat merealisasikan pemulihan infrastruktur dan pelayanan publik di kawasan terdampak bencana.
